Perwakilan Pemerintah Desa se Maluku Mengikuti Kegiatan Asistensi Dan Bimtek Penerapan Aplikasi Keuangan Dan Aset Desa

Percetakan Zulvis Printing

Tim Subsid dan asistensi Bimtek. Foto : IST

Maluku Bisnis – Ambon. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Ditjen Bina Pemerintahan Desa untuk  peningkatkan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa ke depan sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaanya.

Menurut Nasrullah selaku Kasubdit Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa Ditjen Bina Pemdes yang mewakili Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri, pada acara pembukaan Asistensi dan Bimtek, dirinya menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran.

“Saya mengingatkan kembali sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hingga peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan telah direvisi menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran”, tegas Nasrulllah.

Percetakan Zulvis Printing

Sementara itu Kasubdit Fasilitasi BPD dan Musyawarah Desa Ditjen Bina Pemdes, Oktofianus J. Rahanra menjelaskan bahwa desa dengan kewenangannya dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunannya secara mandiri.

“Pemerintahan Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Permendagri 114/2014 yang menjadi petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, dan petunjuk lebih diatur dengan peraturan Bupati/Walikota sesuai kearifan lokalnya”. Jelasnya.

Untuk diketahui kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Swissbell Hotel Ambon yang dimulai sejak tanggal 31 Oktober sampai dengan 03 November 2018 itu dihadiri oleh 90 perwakilan pemerintah desa dari 11 DPMD Kabupaten/Kota. [mb/rl]

68 Total Pembaca 1 Yang Baca Hari Ini
Bagikan Info Ini :Share on Facebook
Facebook
0Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Ichal Shop Ambon